peraturan menteri kesehatan. 42, BN. peraturan menteri kesehatan

Tutup. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Pelayanan berupa promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN. go. Kesehatan di Kabupaten/Kota; 17. 56, BN. bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi; b. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 30, jdih. 2016/NO. Perorangan. 1 . PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . 156, peraturan. Salah satu pertimbangan diterbitkannya Pemenkes ini, disebutkan dalam bab pertimbangan, adalah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang. Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 27, BN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN :Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. id: 12 hlm. Ditetapkan di Jakarta . go. 03. serta pembinaan dan pengawasansecara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. id : 8 hlm. VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Cacingan. 492, jdih. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Diunduh 49237. Peraturan Menteri Kesehatan NO. TENTANG . 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Peraturan Menteri Kesehatan NO. Permenkes No. go. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 12. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 1676, hukor. id : 172 hlm. U. Pasal. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022. Pelayanan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tutup. Dicabut sebagian dengan : UU No. 64, BN 2015/ NO. NOMOR. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015. GO. Peraturan Menteri Kesehatan NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014. Peraturan Menteri Kesehatan NomorPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4),. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . TENTANG DATABASE PERATURAN. 35, BN. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rahasia Kedokteran; Mengingat : 1. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun. go. - 1 - PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PELAYANAN KONTRASEPSI, DAN PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. id: 35 hlm. 157, peraturan. 8 R. 12/2011, yang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/ VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN. Kata kunci. go. Tenaga Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pelatihan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan. go. UU No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); jdih. NOMOR 23 TAHUN 2014. id : 25 hlm. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. Diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis bertujuan untuk: a) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; b) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis; c) menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan d) mewujudkan. 2016/No. 8. GO. id : 10 hlm. 761, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan. ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010. Detail: Peraturan Menteri Kesehatan NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan; b. 4, BN. 38, BN. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Klasifikasi Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan. Pasal. 817 Jl. 1663 -3- 8. 42, BN. 2015/NO. 63, BN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik - 9 - (E-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510); dan b. 4-9 Jakarta Selatan 1295010. 76, BN. Peraturan Menteri Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan; Keputusan Direktur Jenderal; Surat Edaran; Rancangan Peraturan; Publikasi; Tautan. Dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang berbasis siklus kehidupan, Sustainable DevelopmentPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang StandarBaku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, , dan Solus Per Aqua Pemandian Umum; Mengingat: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Peraturan , Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Referensi 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis; -65- 3) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 8. bahwa untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit perlu ditetapkan. 1. NOMOR 43 TAHUN 2016 . Pasal 17 ayat (3) Undang-U. 1187, PERATURAN. 2022/No. 2019/NO. bahwa untuk implementasi pengaturan penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan. Tutup. Permenkes No. . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. 2013/No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun. Aturan turunan dari UU Kesehatan mendelegasikan 108 aturan yang dibagi dalam 101 peraturan pemerintah (PP), dua peraturan presiden (perpres), dan lima. 1460, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman. ID : 21 HLM. Kementerian Kesehatan;. NOMOR. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . dan pengembangan. 2014/NO. bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. MENTERI KESEHATAN TENTANG . Tutup. Keputusan Menteri Kesehatan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Undang-Undang. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2020/No. kemkes. 122, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 2019, No. 18 . id. 2022/No. R. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan . kemkes. Nomor Peraturan. TENTANG DATABASE PERATURAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 825); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, DAN GANGGUAN TUMBUH KEMBANG ANAK. Dalam Peraturan. Tutup. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT . Peraturan Menteri Kesehatan NO. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pedoman ini digunakan untuk mengatur penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; tidak mencakup antibiotik untuk infeksi spesifik. 2023. 8 . Peraturan Menteri Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan; Keputusan Direktur Jenderal; Surat Edaran; Rancangan Peraturan; Publikasi; Tautan. NOMOR. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1, BN. Pasal 5 Pemeriksaan contoh air dilaksanakan oleh laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Pasal 6 (1) Penyampaian dari syarat-syarat kualitas air seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus di bawah pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. bahwa penelitian. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang jdih. 2022/No. Peraturan Menteri Kesehatan NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Tutup. 2015. 02. 2017/NO. ID : 20 HLM. 1475, kemkes. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.